AD / PRT IKADIN

 

LOGO IKADIN (ABDI_TEST_OKE)

ANGGARAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN ADVOKAT INDONESIA
IKADIN


DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN ADVOKAT INDONESIA

DPP - IKADIN

MASA BHAKTI 2015 – 2020


SAMBUTAN
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia
Masa Bhakti 2015-2020

Ikatan Advokat Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 November 1985. Sejak berdirinya telah menyatakan sebagai Organisasi Profesi Advokat dan Organisasi Perjuangan.

IKADIN sebagai Organisasi Profesi Advokat akan selalu memperjuangkan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta memperjuangkan hak dan kepentingan Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat.

Dalam situasi sekarang ini IKADIN bertekad untuk dapat meningkatkan integritas moral dan profesionalisme bagi anggotanya sehingga diharapkan Advokat IKADIN merupakan Advokat yang berintegritas tinggi yaitu Advokat yang tunduk kepada Kode Etik Advokat Indonesia.

IKADIN bertekad pula mempersatukan seluruh Advokat Indonesia, sehingga dengan bersatunya Advokat Indonesia maka akan menjadi kekuatan besar di Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga diharapkan Advokat IKADIN bersama seluruh Advokat Indonesia untuk mempunyai komitmen yang sama dalam mencegah timbulnya praktek mafia peradilan di Indonesia.

IKADIN senantiasa akan menjadikan anggotanya sebagai Advokat Pejuang artinya Advokat IKADIN harus rela berjuang tanpa pamrih agar keadilan di Indonesia ini benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Mengingat Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (Officium Nobile), maka diharapkan bagi setiap Advokat IKADIN untuk senantiasa menerapkan prinsip Officium Nobile pada saat menjalankan profesinya sebagai Advokat.

Tugas mulia yang juga harus dilakukan oleh Advokat IKADIN adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, dengan melibatkan diri pada kegiatan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) IKADIN yang didirikan oleh Dewan Pimpinan Cabang IKADIN seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional IKADIN di Banjarmasin pada tanggal 31 Maret – 1 April 2015, maka IKADIN tetap mengakui PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang merupakan Organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga menjalankan fungsi negara (independent state organ) dan mengingat PERADI didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimana IKADIN berperan aktif untuk mendirikan PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat, maka IKADIN mendorong kepada anggota IKADIN yang berperan di PERADI pada semua tingkatan untuk tetap mempertahankan sikap sebagai Advokat Pejuang yang tetap menjunjung tinggi integritas moral dan tunduk kepada Kode Etik Advokat Indonesia, sehingga diharapkan Advokat IKADIN menjadi tauladan dalam menjalankan prinsip Officium Nobile.



Jakarta, 10 November 2015

H. Sutrisno, S.H., M.Hum.



 

 

LOGO IKADIN (ABDI_TEST_OKE)

ANGGARAN DASAR
IKATAN ADVOKAT INDONESIA
IKADIN


DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN ADVOKAT INDONESIA

DPP - IKADIN

MASA BHAKTI 2015 – 2020


Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

  1. Bahwa Negara REPUBLIK INDONESIA adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan oleh karena itu setiap orang tanpa dibedakan keyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannya wajib tunduk serta menjunjung tinggi hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran bagi setiap orang guna melindungi dan mempertahankan hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya.
  1. Bahwa Advokat sebagai salah satu unsur Catur Wangsa Penegak Hukum dalam kerangka-kerangka kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka wajib mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengabdi, mempertahankan dan menegakkan hukum demi tercapainya kepastian hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup yang luhur dalam hati nurani serta kesadaran hukum masyarakat.
  1. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka memerlukan profesi Advokat yang mandiri, bebas dan bertanggung jawab guna mencapai peradilan yang bebas dan bertanggung jawab yang menjadi benteng terakhir dalam menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan menjamin serta mempertahankan hak-hak asasi manusia.
  1. Bahwa Advokat Indonesia mempunyai kewajiban serta tanggung jawab kemasyarakatan untuk membawakan peranan sebagai penggerak pembangunan yang turut mempelopori pembaruan, pembangunan dan pembentukan hukum sesuai dengan arah serta tujuan pembangunan dan pembinaan hukum sebagai sarana penunjang tercapainya masyarakat adil makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  1. Bahwa Advokat Indonesia dalam menjalankan tugasnya memberikan nasehat, bantuan, pelayanan dan pembelaan hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan, bertanggung jawab untuk memperjuangkan asas-asas keadilan dengan melindungi hak-hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran hukum dengan penuh rasa tanggung jawab didasarkan atas pengabdian dan ilmu hukum yang didorong oleh cita-cita luhur profesi.
  1. Maka berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas para Advokat seluruh Indonesia dengan tekad yang bulat, sepakat untuk membentuk IKATAN ADVOKAT INDONESIA yang tunggal dan mandiri dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU

PASAL 1

  1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA disingkat IKADIN adalah salah satu wadah organisasi profesi Advokat Indonesia yang merupakan Organisasi Profesi dan Perjuangan, Mandiri, Bebas, Merdeka, bertanggung jawab serta mengemban misi luhur para Advokat Indonesia, turut membangun hukum nasional serta mengembangkan Advokat Indonesia yang penuh integritas dalam keterikatannya dengan Pembangunan Bangsa dan Negara.
  1. IKADIN berkedudukan ditempat kedudukan Mahkamah Agung RI dengan cabang-cabangnya dan atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 2

  1. IKADIN didirikan pada tanggal 10 Nopember 1985 dalam Musyawarah Nasional Adokat Indonesia di Jakarta.
  1. IKADIN didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II

ASAS, LAMBANG DAN TUJUAN

Pasal 3

    IKADIN berjuang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 4

  1. IKADIN berjuang berdasarkan motto FIAT JUSTITIA RUAT COELUM ("Demi Keadilan Sekalipun Langit Runtuh").
  1. Lambang IKADIN adalah berupa timbangan keadilan yang dilindungi oleh dua bilah pedang, dengan latar belakang lingkaran merah bergerigi 45 (empat puluh lima) yang mengandung tulisan FIAT JUSTITIA RUAT COELUM membentuk setengah lingkaran dengan warna putih dilindungi oleh lima seongkok (dilihat dari sudut muka) yang membentuk lingkaran yang mengandung tulisan berwarna merah IKATAN ADVOKAT INDONESIA dan IKADIN diantara dua bintang bersegi lima dengan latar belakangnya warna putih

Pasal 5

    Tujuan IKADIN adalah :
  1. Menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam Negara Hukum Indonesia.
  1. Menegakkan hak-hak asasi manusia dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  2. Menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan di antara para Advokat.
  1. Membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para Advokat dalam melakukan tugasnya.
  1. Turut aktif dalam Pembangunan Hukum Nasional.
  1. Menegakkan kekebalan dalam menjalankan profesi.
  1. Lebih meningkatkan integritas moral dan profesionalisme.

BAB III

U S A H A

Pasal 6

    Usaha-usaha untuk mencapai tujuan seperti yang diatur dalam pasal 5 tersebut diatas adalah:
  1. Mempersatukan semua Advokat menjadi anggota IKADIN.
  1. Menjaga supaya setiap anggota menjunjung tinggi kehormatan profesi Advokat sesuai dengan Kode Etik.
  1. Mengusahakan penerbitan dan melakukan riset dalam bidang hukum.
  1. Mempertinggi ilmu dan keahlian para anggotanya, membimbing serta menghantarkan para Sarjana Hukum yang belum memenuhi syarat menjadi Advokat agar dapat menjadi Advokat.
  1. Memberi bantuan hukum kepada yang tidak mampu membayar uang jasa.
  1. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi dan badan-badan lain khususnya dalam bidang hukum.
  1. Mengadakan kelompok belajar (Study Group) untuk menyampaikan pandangan-pandangan kepada pemerintah, Pengadilan dan Lembaga-Lembaga lain.
  1. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi profesi Advokat.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

  1. Anggota IKADIN terdiri dari :
    • Anggota Biasa.
    • Anggota Kehormatan.
  1. Anggota Biasa, adalah warga negara Indonesia yang bergelar Sarjana Hukum dari Perguruan Tinggi terakreditasi, bukan Pegawai Negeri atau TNI/POLRI serta telah diangkat menjadi Advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan praktek selaku Advokat.
  1. Anggota Kehormatan, adalah mereka yang dianggap telah berjasa terhadap IKADIN dan pengembangan ilmu serta pembangunan hukum Nasional.
  1. Hak-hak Anggota :
  2. a. Anggota Biasa memiliki hak memilih dan dipilih serta hak untuk berbicara.

    b. Anggota Kehormatan tidak memiliki hak memilih dan dipilih, tetapi dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Kehormatan atau Anggota Dewan Penasehat, baik dipusat maupun dicabang.

    c. Setiap anggota IKADIN tidak dibenarkan menjadi anggota organisasi profesi sejenis lainnya, kecuali menjadi anggota organisasi yang ditentukan atau diharuskan oleh undang-undang dan peraturan lainnya.

  1. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat diatas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 8

  1. Keanggotaan IKADIN berakhir karena:
  2. a. Meninggal dunia ;

    b. Mengundurkan diri ;

    c. Diberhentikan sementara ;

    d. Dipecat ;

  1. Pemberhentian tetap dari profesinya berdasarkan keputusan organisasi advokat yang ditentukan oleh undang-undang. Cara-cara pengunduran diri, pemberhentian sementara dan pemecatan sebagai anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

  1. IKADIN Pusat dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  1. IKADIN Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
  1. Cabang IKADIN dapat didirikan di setiap daerah hukum Pengadilan Negeri, dimana terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Advokat.
  1. Didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri dimana belum dapat didirikan Cabang dapat diadakan Perwakilan dengan sekurang-kurang nya 2 (dua) orang Advokat.

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 10

  1. Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  1. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari : seorang Ketua Umum, minimal 2 (dua) Wakil Ketua Umum, ditambah Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan, seorang Sekretaris Jenderal, minimal 2 (dua) Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara, minimal 2(dua) orang Wakil Bendahara serta dibantu oleh Departemen sesuai dengan kebutuhan dan Korwil (Koordinator Wilayah) sesuai dengan wilayah Pengadilan Tinggi.
  2. Tugas dan kewajiban Dewan Pimpinan Pusat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 11

  1. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara semuanya harus bertempat tinggal di tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia selama memangku jabatannya.
  1. Dewan Pimpinan Harian Pusat terdiri dari Ketua Umum, minimal 2 (dua) Wakil Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, minimal 2 (dua) Wakil Sekretaris Jenderal; Bendahara dan minimal 2 (dua) Wakil Bendahara.
  1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili IKADIN di dalam maupun di luar Pengadilan.
    Dalam hal Ketua Umum, Sekretaris Jenderal berhalangan, tentang hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka dalam keadaan demikian Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal secara otomatis mewakili IKADIN.

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 12

  1. Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari seorang Ketua, minimal 2 (dua) Wakil Ketua, Ketua-ketua Bidang, seorang Sekretaris, minimal 2 (dua) Wakil Sekretaris, seorang Bendahara minimal 2 (dua) Wakil Bendahara.
  1. Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di tempat kedudukan Pengadilan Negeri setempat.
  1. Tugas dan kewajiban Dewan Pimpinan Cabang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 13

  1. Ketua, minimal 2 (dua) Wakil Ketua; Sekretaris, minimal 2 (dua) Wakil Sekretaris; Bendahara, minimal 2 (dua) Wakil Bendahara adalah Dewan Pimpinan Harian Cabang.
  1. Ketua dan Sekretaris mewakili Cabang di dalam maupun di luar Pengadilan.
    Dalam hal Ketua, Sekretaris berhalangan tentang hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka dalam keadaan demikian Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris secara otomatis mewakili cabang.

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 14

    Masa Jabatan Pimpinan IKADIN, adalah :
  1. Dewan Pimpinan Pusat selama 5 (lima) tahun, setelah dipilih oleh MUNAS.
  1. Dewan Pimpinan Cabang selama 4 (empat) tahun, setelah dipilih oleh anggota melalui Rapat Anggota Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  1. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang hanya dapat dipilih kembali 1( satu) kali lagi.

BAB VII

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 15

  1. Kekuasaan tertinggi IKADIN adalah MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS).
  1. MUNAS berkala diadakan sekali 5(lima) tahun.

Pasal 16

  1. Munas Luar Biasa dapat diadakan setiap saat bilamana dipandang perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat atau atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang.
  1. Segala sesuatu yang berlaku dalam Munas berlaku dalam Munaslub.

HAK SUARA DALAM MUNAS

Pasal 17

    Yang mempunyai Hak Suara dalam MUNAS adalah Utusan Cabang berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  1. Setiap 3 (tiga) Anggota Cabang IKADIN memperoleh 1(satu) suara dengan ketentuan maksimum 35 (tiga puluh lima) suara untuk satu cabang.
  1. Hak suara dalam Munas diatur lebih lanjut dalam Pasal 18.

Pasal 18

  1. Untuk kelebihan 2 (dua) anggota diatas kelipatan 3 (tiga) anggota diberi tambahan 1 (satu) suara.
  1. Penentuan Utusan Cabang dilakukan dalam suatu Rapat Anggota Cabang yang khusus diadakan untuk itu.
  1. Para Utusan Cabang didalam MUNAS dipimpin oleh Ketua Cabang atau yang ditunjuk sebagai wakilnya.

PANGGILAN MUNAS

Pasal 19

  1. MUNAS diadakan dengan panggilan tertulis dari atau atas nama Dewan Pimpinan Pusat dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembukaan.
  2. Panggilan disampaikan pada cabang-cabang untuk selanjutnya disampaikan kepada para Anggota Cabang dengan memuat waktu, tempat dan acara.

QUORUM

Pasal 20

  1. MUNAS adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah anggota yang diwakili oleh utusan dari setiap cabang (Utusan Cabang) sesuai dengan ketentuan pasal 17 ditambah 1 (satu).
  1. Apabila quorum tidak dicapai, MUNAS diundurkan untuk waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam, kemudian MUNAS dibuka kembali dengan tidak terikat oleh quorum lagi, dan MUNAS dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah asalkan usul-usul yang bersangkutan disetujui oleh suara terbanyak biasa.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

    Pengambilan keputusan dalam MUNAS dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai maka akan dilakukan dengan suara terbanyak biasa dari utusan Cabang yang hadir saat dilakukan pengambilan keputusan.

SIDANG-SIDANG MUNAS

Pasal 22

  1. Sidang-sidang pada MUNAS terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
  1. Ketentuan mengenai Sidang-sidang Pleno dan Sidang Komisi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

ACARA MUNAS BERKALA

Pasal 23

  1. Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat mengenai hal-hal yang telah dikerjakan dalam masa jabatannya.
  1. Perhitungan dan pertanggung jawaban tentang urusan keuangan.
  1. Usul-usul dari Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Cabang.
  1. Pemilihan Formatur untuk membentuk Dewan Pimpinan Pusat, mengangkat Ketua Dewan Kehormatan Pusat dan Ketua Dewan Penasehat Pusat.
  1. Hal-hal yang dianggap penting.

Pasal 24

    Dalam MUNAS Luar Biasa dibicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan maksud penyelenggaraan MUNAS Luar Biasa tersebut.

Pasal 25

    Penyelenggaraan MUNAS atau MUNASLUB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

PEMILIHAN FORMATUR

Pasal 26

  1. MUNAS IKADIN memilih 1 (satu) orang Formatur yang akan menyusun Dewan Pimpinan Pusat dan mengangkat Ketua Dewan Kehormatan Pusat dan Ketua Dewan Penasehat Pusat.
  1. Setiap cabang dapat mengusulkan sebanyak-banyaknya 5(lima) orang calon Formatur dengan ketentuan bahwa setiap calon Formatur harus didukung oleh sekurang-kurang nya 10 (sepuluh) Cabang.
  1. Formatur yang terpilih dengan suara terbanyak otomatis menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKADIN.
  1. Formatur selesai tugasnya dengan tersusunnya keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat Pusat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkan oleh MUNAS atau MUNAS Luar Biasa.

BAB VIII

RAPAT KERJA

Pasal 27

  1. Dewan Pimpinan Pusat mengadakan Rapat Kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan semua Dewan Pimpinan Cabang.
  1. Rapat kerja adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah Cabang ditambah 1 (satu).
  1. Apabila quorum tidak tercapai, Rapat dapat diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam, kemudian Rapat Kerja dibuka kembali dengan tidak terikat oleh quorum lagi, dan Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan dengan sah asalkan usul-usul yang bersangkutan disetujui oleh suara terbanyak biasa.
  1. Pemungutan suara dilakukan dengan suara tebanyak biasa.
  1. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Kerja yang sah adalah mengikat dan berlaku sejak ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam suatu Surat Keputusan.

BAB IX

RAPAT-RAPAT

Pasal 28

  1. Rapat Dewan Pimpinan Harian Pusat, Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Penasehat Pusat diadakan setiap kali dianggap perlu oleh Ketuanya atau atas permintaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggotanya.
  1. Rapat Dewan Harian Pusat/Dewan Kehormatan Pusat/Dewan Penasehat Pusat dapat mengambil keputusan sah apabila sekurang-kurang nya dihadiri oleh 1/2 (setengah) jumlah anggotanya ditambah 1(satu).
  1. Rapat Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Kehormatan Cabang/Dewan Penasehat Cabang diadakan setiap kali dianggap perlu oleh ketuanya, atau atas permintaan sekurang-kurangnya 3(tiga) orang anggotanya.
  1. Rapat Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Kehormatan Cabang/Dewan Penasehat Cabang dapat mengambil keputusan-keputusan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurang nya 1/2 (setengah) jumlah anggotanya ditambah 1 (satu).
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat-rapat yang disebutkan dalam pasal ini dan rapat-rapat lainnya akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 29

  1. Rapat Anggota Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam waktu 6 (enam) bulan.
  1. Dalam Rapat Anggota Cabang dibicarakan:
  2. a. Laporan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Kehormatan Cabang, Dewan Penasehat Cabang mengenai hal-hal yang telah dikerjakan.

    b. Perhitungan dan pertanggung-jawaban keuangan.

    c. Usul-usul dari Dewan Pimpinan Cabang dan/atau para anggota.

Pasal 30

  1. Tiap-tiap Rapat Anggota Cabang diadakan dengan panggilan tertulis kepada anggota, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.
  1. Panggilan memuat waktu, tempat dan acara.
  1. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau oleh salah seorang Anggota Dewan Pimpinan Cabang.
  1. Dalam Rapat Anggota, tiap-tiap anggota berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
  1. Rapat Anggota adalah sah apabila dihadiri 1/2 (setengah) jumlah dari Anggota Cabang dengan ketentuan, bahwa jika quorum tidak tercapai, maka rapat diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam, kemudian rapat dibuka kembali dengan tidak terikat oleh quorum lagi dan rapat dapat mengambil keputusan secara sah asalkan usul yang bersangkutan disetujui oleh suara terbanyak biasa.

Pasal 31

  1. Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Dewan Kehormatan Cabang, Ketua Dewan Penasehat Cabang dilakukan dalam Rapat Anggota Cabang yang diadakan khusus untuk itu.
  1. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Dewan Kehormatan Cabang, Ketua Dewan Penasehat Cabang terpilih mengangkat anggota-anggota lainnya untuk Dewan yang dipimpin.

Pasal 32

  1. Apabila Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh sesuatu sebab tidak dapat dan atau dilarang menjalankan jabatannya oleh Dewan Pimpinan Pusat atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat tersebut Dewan Pimpinan Cabang wajib mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang baru.
  1. Masa Jabatan Dewan Pimpinan Cabang yang baru terpilih dihitung sejak saat disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  1. Apabila dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Dewan Pimpinan Cabang tidak ada pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat, maka Dewan Pimpinan Cabang ter-sebut sah dan tidak diperlukan adanya pengesahan Dewan Pimpinan Pusat.
  1. Ketentuan ayat (1) diatas, apabila terjadi hal yang sama berlaku pula bagi Ketua Dewan Kehormatan Cabang dan Ketua Dewan Penasehat Cabang.
  1. Apabila hal tersebut dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka Dewan Pimpinan Pusat menunjuk seorang Caretaker atau lebih untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang baru.

Pasal 33

  1. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan:
  2. a. Apabila dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Cabang, atau ;

    b. Atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) Anggota Cabang.

  1. Dalam Rapat Anggota Luar Biasa dibicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut.

BAB X

HUBUNGAN ANTARA DPP DAN DPC

Pasal 34

  1. Dewan Pimpinan Pusat didalam menjalankan tugasnya sehari-hari adalah berdasarkan garis kebijaksanaan yang ditentukan oleh MUNAS yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam IKADIN.
  1. Setiap keputusan Dewan Pimpinan Pusat wajib ditaati dan dijalankan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
  1. Dewan Pimpinan Cabang dalam menjalankan kebijaksanaan sehari-hari dan dalam membuat keputusan tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan/keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
  1. Setiap Anggota Dewan Pimpinan Pusat berhak untuk hadir dalam semua rapat-rapat Dewan Pimpinan Cabang.
  1. Ketentuan lebih lanjut dalam pasal ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XI

KEKAYAAN

Pasal 35

  1. Kekayaan IKADIN terdiri dari uang pangkal, uang iuran, uang sumbangan dan lain-lain kekayaan yang diperoleh dengan sah.
  1. Ketentuan lebih lanjut dalam pasal ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XII

KODE ETIK ADVOKAT DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 36

  1. Untuk menjaga martabat Advokat, maka setiap anggota IKADIN wajib taat pada Kode Etik Advokat Indonesia.
  1. Setiap anggota IKADIN dapat diadili oleh Dewan Kehormatan terlepas dari jabatan/kedudukan apapun yang dijabatnya dalam organisasi.

Pasal 37

  1. Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat di Pusat diadakan Dewan Kehormatan Pusat dan di Cabang Dewan Kehormatan Cabang.
  1. Masa jabatan anggota Dewan Kehormatan Pusat sama dengan masa jabatan anggota Dewan Pimpinan Pusat, dan masa jabatan anggota Dewan Kehormatan Cabang sama dengan masa jabatan anggota Dewan Pimpinan Cabang.
  1. Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Cabang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) anggota, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
  1. Tugas dan Kewajiban Dewan Kehormatan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XIII

DEWAN PENASEHAT

Pasal 38

  1. Untuk membantu Dewan Pimpinan Pusat diadakan Dewan Penasehat Pusat dan ditingkat Cabang diadakan Dewan Penasehat Cabang.
  1. Dewan Penasehat dapat memberikan nasehat, baik diminta maupun tidak, kepada Dewan Pimpinan.
  1. Dewan Penasehat terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang di Pusat dan 3 (tiga) orang di Cabang, tetapi harus berjumlah ganjil.
  1. Masa jabatan anggota Dewan Penasehat Pusat sama dengan masa jabatan anggota Dewan Pimpinan Pusat, dan masa jabatan anggota Dewan Penasehat Cabang sama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Cabang.
  1. Tugas dan kewajiban Dewan Penasehat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XIV

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 39

  1. Peraturan Rumah Tangga tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
  1. Peraturan Rumah Tangga ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 40

    Pengambilan keputusan dalam MUNAS dilakukan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai maka akan dilakukan dengan pemungutan suara atas dasar terbanyak biasa dari utusan Cabang IKADIN yang hadir saat dilakukan pengambilan keputusan, dan perubahan Anggaran Dasar berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 41

  1. Pembubaran IKADIN diputuskan dalam MUNAS LUAR BIASA yang khusus diadakan untuk maksud itu.
  1. MUNAS LUAR BIASAtersebut adalah sah, apabila dihadiri oleh se kurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang diwakili oleh utusan dari setiap Cabang menurut ketentuan pasal 17 (tujuh belas).
  1. Apabila quorum tidak tercapai, maka MUNAS LUAR BIASA tersebut diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua pulu empat) jam, jika sesudah dibuka kembali ternyata quorum tetap tidak tercapai, maka diadakan lagi pengunduran berturut-turut untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, jika sesudah pengunduran berturut-turut untuk waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam tersebut quorum tetap tidak tercapai, maka MUNAS LUAR BIASA yang khusus diadakan untuk pembubaran IKADIN tersebut tidak sah dan dianggap batal.
  1. Pembubaran IKADIN dalam MUNAS LUAR BIASA menurut ketentuan-ketentuan diatas adalah sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah suara peserta MUNAS LUAR BIASA.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

  1. Apabila timbul perbedaan tafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga, maka hal ini diputus oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah mendengar pendapat Dewan Penasehat Pusat.
  1. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
  1. Hal-hal yang telah dikerjakan dan atau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat harus dipertanggung-jawabkan dalam MUNAS berikutnya.



Berdasarkan Keputusan Munas IKADIN 2015
Di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin
Tanggal 31 Maret – 1 April 2015


Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 1 Juni 2015


DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ADVOKAT INDONESIA

2. ANGGARAN DASAR (EDIT ABDI) - A5_FONT CALIBRI 10_Page_21

 


 

LOGO IKADIN (ABDI_TEST_OKE)

PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN ADVOKAT INDONESIA
IKADIN


BAB I

KEANGGOTAAN

ANGGOTA BIASA

Pasal 1

  1. Keanggotaan IKADIN yang syarat-syaratnya ditentukan dalam pasal 7 ayat 1.1 Anggaran Dasar diperoleh dengan cara sebagai berikut :
  2. a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ditempat pemohon berdomisili berdasarkan S.K. Menteri Kehakiman R. I atau SK Ketua Pengadilan Tinggi atau SK lain yang disetujui oleh DPP IKADIN.

    b. Melampirkan salinan bukti-bukti tertulis yang disyaratkan dalam pasal 7 ayat 2 Anggaran Dasar.

    c. Menyerahkan surat pernyataan bahwa permohonan bukan pegawai negeri, atau TNI/Polri serta telah diangkat sebagai Advokat dan menjalankan praktek Advokat.

    d. Melampirkan surat rekomendasi dari 2 (dua) orang anggota IKADIN.

    e. Melampirkan copy ijazah Sarjana Hukum yang dilegalisir oleh Universitas yang bersangkutan.

  1. Dalam hal ditempat domisili pemohon belum ada DPC, maka permohonan untuk menjadi anggota sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan kepada DPC yang terdekat dengan domisili pemohon.
  1. a. Surat Permohonan menjadi anggota harus diproses oleh DPC dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan itu diterima di Sekretariat DPC.
  2. b.Apabila Permohonan menjadi anggota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum diproses oleh DPC, maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan kepada DPP dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan ketentuan ayat 3. a.

  1. Setiap anggota wajib memenuhi pembayaran uang pangkal dan iuran serta harus menandatangani surat pernyatan tertulis bahwa ia akan :
  2. a. Tunduk kepada Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga IKADIN.

    b. Tunduk kepada Kode Etik.

    c. Tunduk kepada Keputusan dan Kebijakan DPP IKADIN.

  1. Apabila Permohonan untuk menjadi anggota ditolak oleh DPC, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan mengemukakan alasan-alasan penolakan itu dan kepadanya diberitahukan, bahwa ia berhak mengajukan banding kepada DPP.
  1. Salinan surat keputusan penolakan menjadi anggota harus disampaikan oleh DPC kepada DPP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penolakan permohonan tersebut.
  1. Setiap permohonan menjadi anggota yang ditolak, dapat mengajukan banding kepada DPP dengan tembusan kepada DPC dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan penolakan tersebut.
  1. DPP selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan tersebut harus sudah memberikan keputusan tentang permohonan banding dimaksud dan menyampaikan kepada DPC untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

PASAL 2

  1. Setiap anggota hanya berhak menjadi anggota dari satu cabang.
  1. Setiap perpindahan anggota dari satu cabang ke cabang lainnya harus memberitahukan kepindahannya kepada DPC dimana ia terdaftar sebagai anggota untuk memperoleh surat keterangan pindah keanggotaan ke DPC yang dituju.
  1. DPC selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari wajib memberitahukan kepada DPP mengenai setiap perpindahan atau penerimaan para anggotanya.

PASAL 3

  1. Pengunduran diri sebagai anggota dilakukan dengan surat pemberitahuan tertulis kepada DPC.
  1. Apabila seorang anggota tidak lagi menjalankan profesi sebagai advokat, ia wajib memberitahukan hal itu secara tertulis kepada DPC.
  1. Yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 dihapus dari Daftar Anggota setelah surat pemberitahuan tersebut diterima oleh DPC.
  1. DPC selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak diterimanya surat dari yang bersangkutan kepada DPC, wajib memberitahukan kepada DPP tentang pengunduran diri dan atau tidak lagi menjaiankan profesi Advokat tersebut, selanjutnya DPP menghapus nama yang bersangkutan dari daftar anggota.

PASAL 4

  1. Seorang anggota dapat dikenakan tindakan diberhentikan sementara untuk jangka waktu tertentu atau dipecat secara organisatoris oleh DPC, apabila :
  2. a. Melakukan perbuatan yang merugikan organisasi.

    b. Melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga serta keputusan maupun kebijaksanaan organisasi.

    c. Menggunakan koop surat dengan simbol/lambang IKADIN bukan dalam rangka menjalankan profesi ADVOKAT ataupun untuk maksud dan tujuan lain yang membawa nama IKADIN untuk kepentingan lain diluar profesi.

    d. Tidak mengindahkan peringatan dan atau petunjuk dari DPC atau DPP.

    e. Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 4 selama 6(enam) bulan berturut-turut meskipun telah diberi peringatan secara tertulis 3(tiga) kali, maka DPC dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan dari keanggotaan IKADIN.

    f. Karena adanya Keputusan Dewan Kehormatan yang terkait dengan diberhentikan sementara atau dipecat.

  1. a. Diberhentikan sementara atau dipecat seperti tercantum dalam ayat (1) diatas oleh DPC hanya diputuskan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri baik secara tertulis ataupun secara lisan.
  2. b. Jika anggota yang bersangkutan itu setelah dipanggil dua kali berturut-turut secara wajar tetap tidak hadir dalam sidang pemeriksaan tanpa alasan yang sah, DPC memeriksa dan memberikan keputusan tanpa dihadiri yang bersangkutan.

    c. Tindakan yang dimaksud ayat 1 diatas dikenakan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

  1. Keputusan diberhentikan sementara dan atau dipecat oleh DPC disampaikan secara tertulis kepada anggota yang bersangkutan dan dilaporkan kepada DPP.
  1. Terhadap keputusan diberhentikan sementara dan atau dipecat oleh DPC, anggota yang bersangkutan berhak mengajukan banding kepada DPP dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan diberitahukan kepadanya secara sah.
  1. DPP memeriksa dan memutuskan dalam tingkat banding setelah mendengar pembelaan diri yang bersangkutan.
  1. Apabila yang bersangkutan setelah dipanggil dengan layak tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, DPP dapat memutus tanpa hadirnya yang bersangkutan.
  1. Selama berada dalam keadaan diberhentikan sementara, anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti aktivitas organisasi.
  1. Semua putusan pemberhentian sementara dan atau dipecat diberitahukan kepada DPP dan dipertanggung jawabkan oleh DPP dalam MUNAS.

PASAL 5

  1. Anggota yang diberhentikan sementara dan atau yang dipecat berdasarkan ketentuan pasal 4 di atas, berhak membela diri dengan mengajukan keberatannya dalam MUNAS.
  1. MUNAS mengambil keputusan terakhir dengan salah satu keputusan sebagai berikut :
  2. a. Membatalkan keputusan pemberhentian sementara dan atau pemecatan tersebut.

    b. Memperkuat keputusan pemberhentian sementara dan atau pemecatan tersebut dengan jangka waktu hukuman yang sama.

    c. Memperbaiki keputusan diberhentikan sementara atau dipecat dengan pengurangan atau penambahan jangka waktu pemecatan sementara.

    d. Merubah keputusan diberhentikan sementara menjadi keputusan pemecatan.

  1. Keputusan MUNAS tentang diri anggota IKADIN diberitahukan kepada Mahkamah Agung.
    Anggota yang dijatuhi keputusan pemecatan masih dapat:

    a. Mengajukan permohonan menjadi anggota kembali didalam Rapat Kerja atau MUNAS berikutnya dengan mengajukan permohonan melalui DPP setelah ada kepastian tentang ijin prakteknya.

    b. Rapat Kerja dapat mengambil keputusan sementara mengenai diterimanya/ditolaknya permohonan tersebut dalam sub a di atas dengan jumlah suara 2/3 dari Cabang yang hadir, sedangkan dalam Munas dengan jumlah mayoritas biasa dari yang hadir.

    c. Semua "putusan diberhentikan sementara" dilaporkan kepada DPP sedangkan "pemecatan" dilaporkan kepada DPP dan Mahkamah Agung.

  1. Setiap anggota berhak melakukan pembelaan diri dengan didampingi oleh Advokat anggota IKADIN.

ANGGOTA KEHORMATAN

PASAL 6

  1. Seseorang yang memenuhi syarat-syarat dalam pasal 7 ayat 3 Anggaran Dasar dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan IKADIN oleh DPP IKADIN.
  1. DPC dapat mengusulkan kepada DPP untuk mengangkat seseorang yang memenuhi syarat-syarat dalam pasal 7 ayat 1.2 Anggaran Dasar yang berdomisili dalam wilayahnya untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan.
  1. Apabila DPP menolak usul DPC tersebut, penolakan disampaikan kepada DPC yang bersangkutan dengan mengemukakan alasan penolakan.

BAB II

PEMBUBARAN CABANG

PASAL 7

  1. Suatu cabang dapat dinyatakan bubar oleh DPP dengan suatu Surat Keputusan, apabila jumlah anggotanya menjadi kurang dari 3 (tiga) orang.
  1. Dalam keadaan yang dimaksud dalam ayat 1, DPC diwajibkan melakukan likuidasi kekayaan Cabang dan selanjutnya menyerahkan sisa kekayaan kepada DPP.
  1. Apabila DPC tidak melakukan Likuidasi, maka DPP dapat membentuk TIM untuk melakukan Likuidasi tersebut.
  1. Bekas anggota Cabang yang dibubarkan menggabungkan diri pada Cabang terdekat.

BAB III

DEWAN PIMPINAN PUSAT / DEWAN PIMPINAN CABANG

PASAL 8

  1. Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat adalah :

    a. Melaksanakan segala usaha untuk mencapai tujuan IKADIN;

    b. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh MUNAS;

    c. Mengambil segala tindakan sepanjang tidak termasuk wewenang MUNAS;

    d. Memelihara segala kekayaan IKADIN;

    e. Menyelenggarakan MUNAS, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan dan pertemuan lain yang dianggap perlu;

    f. Memutuskan dalam tingkat banding atas keputusan DPC yang dimohonkan banding;

    g. Mengesahkan pendirian Cabang;

    h. Mengambil keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka menjalankan organisasi IKADIN;

    i. Menjaga dan mengusahakan kerukunan serta kekompakan organisasi IKADIN;

    j. Memberikan pertanggung jawaban kepada MUNAS.

  1. Dewan Pimpinan Cabang.
  2. Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang adalah semua ketentuan yang diatur dalam ayat (1) secara mutatis mutandis berlaku pula bagi DPC dengan penyesuaian seperlunya terhadap kedudukannya.


PASAL 9

  1. Dalam kepengurusan DPP, oleh Ketua Umum diatur pembagian tugas-tugas Wakil Ketua Umum yang meliputi :
  2. a. Membantu dan mewakili tugas-tugas Ketua Umum;

    b. Mengkoordinir Ketua-ketua Bidang;

    c. Mengkoordinir Koordinator-koordinator Wilayah.

  1. Dalam kepengurusan DPP oleh Ketua Umum diatur pula pembagian tugas pembidangan dari Ketua-ketua Bidang yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
  2. a. Bidang Organisasi dan Administrasi;

    b. Bidang Pendidikan dan Pembinaan;

    c. Bidang Pengabdian Masyarakat;

    d. Bidang Hubungan Luar Negeri;

    e. Bidang Komunikasi;

    f. Bidang Pengembangan dan Pembaharuan Hukum;

    g. Bidang Hubungan Lembaga-lembaga Hukum dan Peradilan;

    h. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu.

  1. Dalam kepengurusan DPP oleh Ketua Umum diatur Tugas-tugas Koordinator Wilayah antara lain :
  2. a. Membantu/mewakili DPP untuk mensosialisasikan program dan tugas-tugas DPP kepada Cabang-cabang di wilayah Koordinator yang bersangkutan.

    b. Membantu Ketua Umum dalam Kegiatan-kegiatan Insidential antar Cabang di Wilayah Koordinator yang bersangkutan.

    c. Dalam keadaan DPP belum dapat segera turun tangan, Korwil karena kedudukannya setiap waktu mewakili DPP untuk membantu mengatasi permasalahan di DPC-DPC di Wilayah masing-masing dan secepatnya melaporkan permasalahan tersebut kepada DPP.

    d. Menyampaikan aspirasi dan permasalahan DPC-DPC di Wilayahnya guna mendapat penanganan dengan segera oleh DPP.

  1. Dalam Kepengurusan DPP oleh Ketua Umum diatur pula pembagian tugas dari pengurus lainnya.
  1. Pembagian tugas Departemen diatur oleh Ketua-ketua Bidang yang bersangkutan dengan mendengar pendapat Ketua Umum.

PASAL 10

  1. Apabila salah seorang anggota DPP berhalangan melakukan tugas dan kewajibannya, maka Ketua Umum DPP menunjuk salah seorang anggota DPP lain untuk mewakilinya.
  1. Ketua Umum DPP dapat sewaktu-waktu memberhentikan sementara anggota DPP, yang karena suatu hal tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, setelah mendengar pendapat Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat.
    Ketua Umum DPP dapat sewaktu-waktu menambah atau mengisi lowongan jumlah anggota DPP, setelah mendengar pendapat Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat.
  1. Apabila Ketua Umum DPP tidak berada di tempat atau karena sebab lain berhalangan melakukan tugasnya, maka fungsinya dilakukan oleh seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh Ketua Umum atau yang ditentukan oleh Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat.

PASAL 11

  1. Surat-surat yang bersifat penting dan prinsipil atau yang berupa suatu kebijaksanaan atau keputusan yang dikeluarkan oleh DPP ditandatangani oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal.
  1. Apabila Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal berhalangan atau kedua-duanya, maka dapat digantikan oleh Wakil Ketua Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal yang terkait dengan tugas masing-masing.
  1. Penanda tanganan surat-surat yang bersifat pelaksanaan Administrasi dan surat-surat lainnya diatur dalam Tata Kerja Organisasi.

RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT/ DEWAN PIMPINAN CABANG

PASAL 12

  1. Rapat-rapat DPP terdiri dari :
  2. a. Rapat Harian

    b. Rapat Pleno Lengkap

    c. Rapat Pleno Terbatas

  1. Rapat Harian adalah rapat yang diperuntukkan bagi Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari :
  2. - Ketua Umum;

    - Wakil-wakil Ketua Umum;

    - Ketua Bidang;

    - Sekretaris Jenderal;

    - Wakil-wakil Sekretaris Jenderal;

    - Bendahara;

    - Wakil-wakil Bendahara;
    dan dapat mengambil keputusan mengenai kebijaksanaan organisasi

  1. Rapat Pleno Lengkap, adalah rapat yang diperuntukan bagi peserta Rapat Harian dan Rapat Pleno Terbatas serta ditambah dengan Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting oleh Dewan Pimpinan Pusat. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari Rapat Pleno dapat diguna- kan untuk bahan referensi dalam rangka pengambilan keputusan DPP.
  1. Rapat Pleno Terbatas, adalah rapat yang diperuntukkan bagi Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari :
  2. - Ketua Umum;

    - Wakil-wakil Ketua Umum;

    - Ketua Bidang;

    - Sekretaris Jenderal;

    - Wakil-wakil Sekretaris Jenderal;

    - Bendahara;

    - Wakil-wakil Bendahara;

    - Koordinator Wilayah;

    Yang diselenggarakan untuk membahas program organisasi dan dilaksanakan setiap kali dianggap perlu oleh DPP. Kesimpulan yang diperoleh dari Rapat Pleno Terbatas dapat digunakan untuk bahan referensi dalam rangka pengambilan keputusan DPP.

  1. Rapat-Rapat lainnya :
  2. a. Rapim :
    Adalah Rapat Pimpinan yang diperuntukkan bagi DPP dan DPC;

    b. Rakernas :
    Adalah Rapat Kerja Nasional yang diperuntukkan bagi DPP, DPC, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan baik Pusat maupun Cabang;

    c. Munas :
    Adalah Musyawarah Nasional bagi seluruh anggota IKADIN sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ;

    d. Munaslub :
    Adalah Rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa bagi seluruh anggota IKADIN sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.

  1. a. Rapat DPP/DPC setidak-tidaknya diadakan 1 (satu) kali dalam sebulan;
  2. b. Sepanjang diperlukan, dapat diadakan rapat DPP/DPC apabila diajukan oleh seorang anggota DPP/DPC, kecuali Rapat Pleno Terbatas dan Rapat Pleno Lengkap yang diselenggarakan atas inisiatif DPP

  1. Rapat dianggap sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota peserta rapat, kecuali Rapat Pleno Terbatas dan Pleno.
  1. Sedapat mungkin diusahakan cara musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian suatu persoalan.
  1. Apabila perlu, keputusan mengenai sesuatu persoalan diambil oleh rapat dengan pemungutan suara dari jumlah anggota yang hadir. Dalam hal suara seimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Umum DPP/Ketua DPC.
  1. Keputusan mengenai diri seseorang diambil secara rahasia dan tertulis.
  1. Pemanggilan adalah sah bila dikirim dengan ekspedisi atau Pos Kilat Khusus/Telegram/Fax atau iklan dalam harian dan dalam hal sangat mendesak dapat dilakukan dengan SMS atau telepon.
  1. Rapat DPC
  2. a. Rapat DPC : Ketentuan tentang rapat-rapat tersebut diatas sepanjang tidak bertentangan dengan kedudukannya secara mutatis mutandis berlaku pula bagi DPC.

    b. Pemilihan Ketua DPC : Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Dewan Penasehat Cabang dan Ketua Dewan Kehormatan Cabang, dilakukan dalam suatu Rapat Anggota Cabang yang khusus diadakan untuk itu. Rapat anggota memilih 1 (satu) orang Formatur. Formatur yang terpilih otomatis menjadi Ketua DPC terpilih dan merangkap sebagai Formatur dalam pembentukan Pengurus Cabang yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3(tiga) orang yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta memilih Ketua Dewan Penasehat Cabang dan Ketua Dewan Kehormatan Cabang.

  1. Rapat-rapat anggota Cabang yang Khusus diadakan untuk memilih Pengurus baru DPC yang bersamaan jatuhnya dengan MUNAS harus dilakukan sebelum MUNAS.

PERALIHAN MASA JABATAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

PASAL 13

    DPP yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar tetap bertugas sampai diadakan serah terima dengan DPP yang baru dalam waktu selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak terbentuknya DPP yang baru.


SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI KETUA UMUM /
KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT

PASAL 14

    a. Anggota Biasa IKADIN;

    b. Telah menunjukan dedikasi terhadap IKADIN;

    c. Pernah menjadi pengurus DPP IKADIN;

    d. Telah menjalankan praktek sebagai advokat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

    e. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara.


SYARAT SYARAT MENJADI KETUA

DEWAN PIMPINAN CABANG

PASAL 15

    a. Anggota Biasa IKADIN;

    b. Telah menunjukan dedikasi terhadap IKADIN;

    c. Pernah menjadi pengurus DPP IKADIN;

    d. Telah menjalankan praktek sebagai advokat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

    e. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara.


    PASAL 16

    Ketentuan pasal 11, 12 dan 13 di atas mengenai DPP sepanjang tidak bertentangan dengan kedudukannya secara mutatis mutandis berlaku pula bagi DPC.


BAB IV

MUSYAWARAH NASIONAL DAN
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

PASAL 17

  1. Musyawarah Nasional (MUNAS) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diselenggarakan oleh DPP yang untuk maksud itu dengan suatu surat keputusan mengangkat Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee) yang sekaligus merupakan badan-badan dalam MUNAS dan MUNASLUB.
  1. Panitia Penyelenggara dapat dibantu oleh Panitia Pelaksana di daerah.

SIDANG PLENO

PASAL 18

  1. Sidang Pleno adalah sidang yang diikuti oleh semua utusan Cabang.
  1. Di dalam Sidang Pleno dibicarakan hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan mata acara yang disahkan oleh MUNAS atau MUNASLUB untuk mengambil keputusan yang merupakan hasil MUNAS atau MUNASLUB.
  1. Setiap Cabang harus menunjuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang utusan Cabang untuk menjadi Juru Bicara yang berhak berbicara dalam sidang-sidang Pleno.

SIDANG KOMISI

PASAL 19

  1. Sidang Komisi bertugas untuk mendiskusikan materi yang ditugaskan kepadanya oleh Sidang Pleno.
  1. Semua anggota komisi diberi hak untuk berbicara dalam setiap Sidang Komisi.
  1. Hasil-hasil Sidang Komisi dilaporkan kepada Sidang Pleno untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

FORMATUR

PASAL 20

  1. Semua anggota biasa dan bekas Ketua Umum dapat dicalonkan sebagai Formatur dengan tetap mengingat ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar.
  1. Dalam hal anggota biasa yang belum memenuhi persyaratan sebagai Ketua Umum DPP atau bekas Ketua Umum DPP ternyata terpilih sebagai Formatur dengan suara terbanyak, maka yang otomatis menjadi Ketua Umum DPP dan Formatur adalah yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

BAB V

DEWAN KEHORMATAN PUSAT / CABANG

PASAL 21

  1. Ketua Dewan Kehormatan Pusat diangkat oleh Formatur yang diangkat oleh MUNAS atau MUNAS LUAR BIASA.
  1. Ketua Dewan Kehormatan Pusat mengangkat anggota Pengurus Dewan Kehormatan Pusat.
  1. Ketua Dewan Kehormatan Cabang diangkat oleh Rapat Anggota dan disahkan oleh DPC.
  1. Ketua Dewan Kehormatan Cabang mengangkat anggota Pengurus Dewan Kehormatan Cabang.
  1. Dalam hal suatu Cabang belum mempunyai Ketua Dewan Kehormatan Cabang, maka DPC dimaksud dapat menundukkan diri pada Dewan Kehormatan Cabang terdekat atau atas petunjuk DPP.
  1. Tata tertib kerja Dewan Kehormatan diatur secara tersendiri oleh Dewan Kehormatan dan mendapat persetujuan dari DPP.
  1. Pemberhentian Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan dilakukan oleh DPP atas usul Rapat Dewan Kehormatan.

PASAL 22

  1. Dewan Kehormatan Pusat/Cabang melakukan penegakan pelaksanaan Kode Etik.
  1. Hak dan kewajiban Dewan Kehormatan Pusat/Cabang diatur dalam ketentuan Acara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik yang telah ditetapkan secara tersendiri oleh DPP atau dalam ketentuan lain yang khusus diadakan untuk itu oleh MUNAS atau MUNASLUB.

BAB VI

DEWAN PENASEHAT PUSAT /CABANG

PASAL 23

  1. Ketua Dewan Penasehat Pusat diangkat oleh Formatur yang diangkat oleh MUNAS atau MUNASLUB.
  1. Ketua Dewan Penasehat Pusat mengangkat anggota Dewan Penasehat Pusat.
  1. Ketua Dewan Penasehat Cabang diangkat oleh Rapat Anggota Cabang dan disahkan oleh DPC.
  1. Ketua Dewan Penasehat Cabang mengangkat anggota Dewan Penasehat Cabang.
  1. Dalam hal suatu Cabang belum mempunyai Dewan Penasehat Cabang, maka DPC dimaksud dapat menundukan diri pada Dewan Penasehat Cabang terdekat atau atas petunjuk DPP.
  1. Tata tertib kerja Dewan Penasehat diatur secara tersendiri oleh Dewan Penasehat dan mendapat persetujuan dari DPP.
  1. Pemberhentian Ketua dan anggota Dewan Penasehat dilakukan oleh DPP atas usul rapat Dewan Penasehat.

PASAL 24

  1. Dewan Penasehat Pusat memberi nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat, baik diminta maupun tidak diminta.
  1. Dewan Penasehat Pusat/Cabang mengadakan Rapat sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bulan sekali atau setiap kali dianggap perlu oleh Ketuanya, atau oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

BAB VII

PEMBEKUAN DPC

PASAL 25

  1. DPP dapat membekukan kepengurusan DPC apabila melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan pasal 34 ayat (3) Anggaran Dasar.
  1. Dalam hal terjadi pembekuan, DPP dapat menunjuk seorang Caretaker atau lebih untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih Formatur yang akan membentuk kepengurusan DPC yang baru dengan ketentuan bahwa bekas Ketua DPC yang dibekukan tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai Formatur.

BAB VIII

KEKAYAAN

PASAL 26

  1. Uang pangkal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu ripuah).
  1. Tiap-tiap anggota harus pula membayar iuran sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
  1. Jumlah uang pangkal dan iuran dapat dikurangi/ditambah oleh DPC menurut keadaan atau atas petunjuk DPP.
  1. Disamping uang pangkal dan iuran, dapat diterima segala macam sumbangan yang tidak mengikat.
  1. Organisasi IKADIN baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Cabang dapat memliki kekayaan berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap.

    PASAL 27

    Uang pangkal dan iuran anggota yang diterima oleh Cabang; 60% (enam puluh persen) digunakan untuk kepentingan Cabang, 40% (empat puluh persen) lagi disetor kepada DPP setiap caturwulan, dan digunakan untuk kepentingan DPP.


BAB IX

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

PASAL 28

  1. Apabila suatu ketentuan dalam Peraturan Rumah Tangga tidak jelas atau apabila timbul perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan, maka hal ini diputus oleh DPP.
  1. DPP dapat menetapkan/melakukan hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Peraturan Rumah Tangga untuk dilaporkan dalam Rapat Kerja kemudian dipertanggung jawabkan dalam MUNAS berikutnya.

    PASAL 29

    Segala sesuatu yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.




Berdasarkan Keputusan Munas IKADIN 2015
Di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin
Tanggal 31 Maret – 1 April 2015


Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 1 Juni 2015


DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ADVOKAT INDONESIA

2. ANGGARAN DASAR (EDIT ABDI) - A5_FONT CALIBRI 10_Page_21